Tanggung Jawab Individu dalam Hukum Internasional – Tindak Pidana Internasional

Tinjauan Umum

Seseorang yang bertindak atas nama suatu negara juga dapat dipertanggung-jawabkan secara individual. Sehingga, meskipun suatu negara bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dipersalahkan (a wrongful act) yang dilakukan oleh para pejabatnya, para pejabat itu secara individual juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan yang sama, khususnya yang menyangkut pelanggaran terhadap hukum sengketa bersenjata (hukum humaniter) dan tindak pidana internasional lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan Artikel, jika seorang individu melakukan suatu tindak pidana internasional ia tetap dapat dituntut pertanggung-jawabannya secara individual, meskipun orang yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan itu berkedudukan sebagai organ negara. Ketentuan ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya keadaan di mana seseorang berdalih di balik statusnya sebagai organ negara untuk menghindarkan diri dari tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Jenis-jenis tindak pidana internasional

Ada tiga sumber untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana internasional, yaitu:

  1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional;
  2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
  3. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Dengan telah berlakunya Statuta Roma (Rome Statute, selanjutnya disebut “Statuta”), yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC), pada tanggal 17 Juli 1998, jenis-jenis tindak pidana menurut ketiga sumber itu terangkum dalam Pasal 5 Statuta, walaupun tidak seluruhnya, yang mengatur tentang yurisdiksi ICC, yaitu:

a) Kejahatan Genosida

b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan;

c) Kejahatan Perang;

d) Agresi.

Yang dimaksud dan termasuk ke dalam kejahatan Genosida adalah salah satu atau lebih dari perbuatan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti :

  1. membunuh anggota kelompok;
  2. menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
  3. sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruhnya atau sebagian;
  4. memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok;
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dan yang termasuk ke dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu dari beberapa perbuatan berikut yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil:

  1. pembunuhan;
  2. pembasmian;
  3. perbudakan;
  4. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
  6. penyiksaan;
  7. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
  8. penindasan terhadap suatu kelompok yang dapat dikenali atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jender/jenis kelamin, atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional;
  9. penghilangan orang secara paksa;
  10. kejahatan rasial (apartheid);
  11. perbuatan tidak manusiawi yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental, atau kesehatan fisik seseorang.

Adapun yang dimaksud dan yang termasuk ke dalam kejahatan perang adalah mencakup sejumlah perbuatan atau tindakan yang sangat luas yakni:

a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu:

  1. sengaja melakukan pembunuhan;
  2. penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologis;
  3. segaja menimbulkan penderitaan yang berat, atau luka badan maupun kesehatan yang serius;
  4. perusakan secara luas dan perampasan terhadap harta benda, yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena;
  5. pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh;
  6. sengaja melakukan pencabutan hak tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya atas pengadilan yang adil dan wajar;
  7. deportasi atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum;
  8. penyanderaan.

b) Pelanggaran berat terhadap hukum dalam kerangka hukum internasional, mencakup 26 jenis perbuatan, yaitu:

  1. dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil atau terhadap orang sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran;
  2. dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap sasaran sipil yang bukan merupakan sasaran militer;
  3. dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, instalasi-instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan bantuan kemanusiaan dan misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam PBB, sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan sebagai orang sipil atau sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;
  4. dengan sengaja melancarkan serangan yang diketahuinya bahwa serangan itu akan menimbulkan kematian atau cedera terhadap penduduk sipil, atau kerusakan terhadap sasaran sipil, atau mengakibatkan kerusakan yang meluas, sangat berat dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan alam yang secara tegas melampaui batas dalam kaitannya dengan upaya mengantisipasi keuntungan-keuntungan militer yang nyata dan langsung;
  5. penyerangan atau peledakan kota, desa-desa, tempat tinggal, dan gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer;
  6. pembunuhan atau melukai kombatan yang sudah menyerah yaitu mereka yang sudah meletakkan senjatanya atau sudah tidak lagi memiliki sarana untuk melawan;
  7. penggunaan bendera gencatan senjata, tanda-tanda atau seragam militer musuh atau PBB, juga emblem pembeda (distinctive emblem) yang diatur dalam Konvensi Jenewa, dengan tidak semestinya, yang mengakibatkan kematian atau luka berat;
  8. pemindahan secara langsung maupun tidak langsung oleh kekuatan pendudukan (occupying power) terhadap sebagian penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang diduduki, atau deportasi maupun pemindahan seluruh atau sebagian penduduk yang tinggal di daerah yang diduduki di dalam maupun keluar daerah mereka;
  9. secara sengaja melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau amal, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan, sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk kepentingan militer;
  10. mewajibkan orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk melakukan mutilasi fisik, atau untuk percobaan medis atau keilmuan apa pun yang tidak dibenarkan secara oleh medis, kesehatan gigi, atau perawatan rumah sakit terhadap seseorang yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
  11. membunuh atau melukai orang sipil dari negara atau tentara musuh;
  12. menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;
  13. penghancuran dan penyitaan barang milik musuh kecuali perusakan atau penyitaan tersebut terpaksa dilakukan demi kepentingan atau keperluan konflik;
  14. menyatakan penghapusan, penangguhan, atau tidak dapat diterimanya hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak musuh dalam suatu pengadilan;
  15. melakukan pemaksaan terhadap penduduk pihak lawan untuk ikut dalam operasi perang melawan negaranya sendiri, bahkan jikalaupun mereka berdinas dalam tentara musuh sebelum permulaan perang;
  16. perampasan kota atau tempat bahkan dengan penyerangan;
  17. penggunaan racun atau senjata beracun;
  18. penggunaan asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lainnya dan semua cairan, bahan-bahan, atau peralatan-peralatan yang beracun;
  19. penggunaan peluru yang dengan mudah meluas dan hancur dalam tubuh manusia, seperti peluru dengan selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi ujung peluru atau ujung peluru tersebut ditoreh;
  20. menggunakan senjata, proyektil, atau bahan dan metode perang yang pada dasarnya dapat menyebabkan luka yang berlebihan atau tidak perlu atau secara inheren dan membabibuta, dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional mengenai konflik bersenjata, yang mana senjata, proyektil peluru, dan bahan-bahan, serta metode tersebut secara komprehensif dilarang dan dicantumkan dalam lampiran Statuta ini melalui amandemen berkaitan dengan Pasal 121 dan 123;
  21. penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan; atau
  22. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) f, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa;
  23. penggunaan penduduk sipil atau orang yang dilindungi untuk membuat suatu wilayah militer atau pasukan militer immune dari operasi militer;
  24. dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan, bahan-bahan, unit-unit, alat transportasi, dan personel medis yang menggunakan emblem pembeda (distinctive emblem) dalam Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
  25. dengan sengaja menggunakan kelaparan penduduk sipil sebagai metode berperang dengan cara menghentikan persediaan bahan-bahan yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup, termasuk menghalangi bantuan bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa;
  26. mempekerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur limat belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran;

c) Dalam hal konflik bersenjata nasional (non-international armed conflict), pelanggaran berat terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan (common articles) dari keempat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam pertempuran, termasuk di dalamnya anggota tentara yang telah meletakkan senjatanya serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka, ditahan atau sebab-sebab lainnya:

  1. kekerasan terhadap jiwa dan raga, khususnya segala macam pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan;
  2. penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan;
  3. penyanderaan;
  4. penghukuman dan pelaksanaan hukuman tanpa didahului dengan putusan dari pengadilan yang dibentuk secara teratur yang memberikan segenap jaminan hukum yang diakui sebagai keharusan.

d) Pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata nasional dalam kerangka hukum internasional, yang mencakup 12 macam perbuatan, yaitu:

  1. dengan sengaja melancarkan serangan  terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang tidak terlibat langsung dalam peperangan;
  2. dengan sengaja menyerang bangunan, material, unit-unit, dan transportasi serta personel medis yang menggunakan emblem pembeda (distinctive emblem) dalam Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
  3. dengan sengaja menyerang personel, instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan bantuan kemanusiaan dan misi penjaga perdamaian PBB, sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan sebagai orang sipil atau sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;
  4. dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau amal, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan, sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk keperluan militer;
  5. merampas kota atau tempat bahkan dengan penyerangan;
  6. melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) f, sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan yang terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa;
  7. mempekerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur limat belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk turut serta secara aktif dalam pertempuran;
  8. memerintahkan pemindahan lokasi penduduk sipil untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali untuk alasan keamanan atau alasan militer mengharuskannya;
  9. membunuh atau melukai tentara lawan dengan curang;
  10. menyatakan bahwa tidak akan ada tempat tinggal yang diberikan;
  11. mewajibkan orang yang berada dalam kekuasaan pihak lawan untuk melakukan mutilasi fisik, atau untuk percobaan medis atau keilmuan apa pun yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis, gigi, atau rumah sakit terhadap seseorang yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
  12. mengharuskan atau merampas harta benda pihak lawan kecuali tindakan-tindakan tersebut terpaksa dilakukan demi kepentingan atau kebutuhan konflik.

Negara anggota Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) telah sepakat tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan agresi, sebuah sumber perdebatan panjang yang berlangsung dalam ranah hukum internasional, setelah hampir satu dekade pembahasan.

Negara-negara sepakat untuk mengamandemen Statuta Roma, yang membentuk mahkamah tersebut, untuk mendefinisikan kejahatan agresi sebagai “rencana, persiapan, permulaan atau pelaksanaan, oleh seseorang yang berada dalam posisi efektif untuk melaksanakan kontrol atau mengarahkan tindakan militer ataupun politik dari suatu negara, dari sebuah tindakan agresi, menurut karakter, gravitasi dan skalanya, merupakan bentuk pelanggaran atas Piagam PBB.

Dibawah resolusi yang diadopsi pada akhir konferensi review selama dua minggu yang dilaksanakan oleh ICC di Kampala, Uganda, pada hari Jum’at (11/06), blokade atas pelabuhan atau pantai oleh pasukan bersenjata dari negara lain, begitu pula dengan invasi atau serangan oleh serdadu dari suatu negara terhadap wilayah territorial negara lain, dikategorikan sebagai tindakan agresi berdasarkan statuta tersebut.

Negara-negara sepakat bahwa ICC dapat melakukan jurisdiksi atas kejahatan agresi, namun hanya berlaku terhadap mereka yang berkomitmen satu tahun setelah 30 Pihak Negara meratifikasi amandemen yang baru dibuat tersebut.

Hal ini tidak akan terjadi setidaknya hingga tahun 2017, ketika Negara-negara tersebut bertemu kembali untuk melakukan review terhadap amandemen tersebut, berdasarkan resolusi baru yang diadopsi di ibukota Uganda.

Resolusi tersebut juga mencatat bahwa apabila ICC ingin bergerak maju dengan sebuah investigasi terhadap berbagai kasus yang mungkin, ia akan mengajukan kasus tersebut kepada Dewan Keamanan. Apabila DK telah memutuskan bahwa memang telah terjadi tindakan agresi, maka jaksa penuntut akan bergerak menuju tahap penyelidikan.

Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya, menyambut apa yang digambarkannya sebagai “kesepakatan bersejarah” atas definisi agresi.

“Teks persetujuan tersebut merupakan langkah maju yang signifikan dalam memerangi pembangkangan dan menuju era akuntabilitas,” sesuai pernyataan tersebut.

Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998, termasuk mengenai kejahatan agresi-bersamaan dengan genosida, kejahatan melawan kemanusiaan dan kejahatan perang-sebagaimana empat kategori kejahatan tersebut yang mana memiliki jurisdiksinya masing-masing. Namun menurut Statuta tersebut, ICC tidak dapat melaksanakan haknya dalam bidang tersebut hingga dicapai kesepakatan mengenai sebuah definisi.

Sejauh ini 111 negara telah menjadi bagian dari Statuta tersebut, sementara 37 lainnya telah menandatangani namun belum meratifikasinya. Namun beberapa negara terbesar dan paling kuat, seperti Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat, tidak bergabung.

Pada awal konferensi Kampala, Ban menggarisbawahi bahwa sebuah “era akuntabilitas baru” kini sedang menggantikan “era pembangkangan lama”.

Beliau mengatakan bahwa ICC kini bersifat “permanen”, semakin kuat, menghasilkan bayangan kegelapan yang panjang. Tidak ada kata kembali”

Dalam era baru ini, mereka yang melakukan kejahatan kemanusian terburuk – apakah tentara atau pemimpin politik- “akan bertanggung jawab,” tegas Ban.

Mantan presiden Serbia Slobodan Milosevic dan mantan pemimpin Liberia Charles Taylor merupakan beberapa yang sudah dipanggil ke mahkamah tersebut.

Namun, ICC membutuhkan dukungan universal agar dapat mencapai apa yang dibutuhkannya, “Hanya dengan itulah para tersangka tak akan lagi memiliki tempat untuk sembunyi,” papar Sekretaris Jenderal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: