Sejarah Hukum Dagang di Indonesia

No	Tahun	Tempat/Negara	Tokoh	Kitab Undang-undang	Keterangan
1	—	Romawi	Kaisar Juristinianus	Corpus civilis (CIC)	Mengatur hukum perdagangan yang berlaku di negara jajahan romawi
2	1000-1500	Italia dan Perancis Selatan	Pedagang setempat	Pedagang (Koopmansrecht)	Belum disusun secara sistimatis dan bersifat kedaerahanDibuat karena penggunaan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan
3	1673	Perancis	Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert	Ordonnance du Commerce	Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagangKarena hukum pedagang bersifat kedaerahan dan pada tahun-tahun tersebut bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah,maka disusunlah kitab ini
4	1681	Perancis	Raja Louis XIV (1643-1715)	Ordonnance De La Marine	Mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang kota pelabuhan)
5	1807	Perancis	Raja Napoleon Bonaparte	Code Du Commerce	Disusun berdasarkan aturan dalam kitab Ordonnance du Commerce dan Ordonnance De La MarineMerupakan pengaturan mengenai hukum dagang
6	1807	Perancis	Raja Napoleon Bonaparte	Code Civil	Merupakan mengaturan mengenai hukum perdata/hukum civilDisusun berdasarkan hukum Romawi (corpus iuris civilis)
7	1807-1838	Belanda	—	—	Kodifikasi hukum Perancis tersebut dinyatakan berlaku di Belanda, karena Belanda merupakan jajahan Perancis
8	1819	Belanda	—	Dibuat rancangan kodifikasi hukum dagang	Dalam rancangan itu tidak dicantumkan pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara perniagaan. Maka perkara tersebut di selesaikan di pengadilan biasa
9	1838	Belanda	—	Wetbook van Koophandels (WvK).	Mengatur tentang hukum dagangMengadaptasi dari kitab Code Du Commerce (Perancis) àberdasar asas konkordansi
10	1838	Belanda	J.M. Kemper dan Nicolai	Burgerlijk Wetboek (BW)	Disusun berdasarkan gabungan antara hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Perancis
11	1848	Indonesia	—	Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)	Merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.)
12	1896	Indonesia	—	Peraturan Kepailitan di luar KUHD	Menggantikan Buku III KUHD Belanda
13	1948	Indonesia	—	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHS)	Berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum)
14	1974	Indonesia	—	No.Kep-122/MK/IV/I/1974No32/M/SK/2/1974No 30/KPP/I/1974Tanggal 7Feb1974	SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing
15	1982	Indonesia	—	UU no 3 thn 1982	Tentang wajib daftar perusahaan
16	1984	Indonesia	—	Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984	Tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha
17	1992	Indonesia	—	UU no 15 th 1992	Tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara
18	1995	Indonesia	—	UU no 8 thn 1995	Tentang pasar modalMerupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952
19	1997	Indonesia	—	UU no 8 thn 1997	Tentang dokumen perusahaan
20	1998	Indonesia	—	UU no 4 th 1998	Tentang kepailitan yang merupakan penyempurnaan peraturan kepailitan/Ferordering Vailissement
21	1999	Indonesia	—	UU no 5 thn 1999	Tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
22	1999	Indonesia	—	UU no 8 thn 1999	Tentang perlindungan konsumen
23	1999	Indonesia	—	UU no 30 thn 1999	Tentang Arbitrase
24	2004	Indonesia	—	UU no 24 thn 2004	Penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan.Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis
25	2007	Indonesia	—	UU no 40 thn 2007	Tentang Perseroan TerbatasMerupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD